News & Insights

Abstrak Dalam beberapa kasus, seringkali tindak pidana penggelapan bersinggungan dengan Hukum perdata yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mencari tahu terkait sejauh mana batasan tindak pidana penggelapan di dalam permasalahan perdata terkhusus di dalam permasalahan wanprestasi dan juga bagaimana penerapan hukum nya di dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif […]

Abstrak Perusahaan biasanya memerlukan Perusahaan lain sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan usahanya. Di dalam hubungan tersebut, tidak jarang satu pihak melakukan Wanprestasi dan tidak melakukan kewajiban nya dengan benar. Maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terkait Bagaimana suatu peristiwa baru bisa dikatakan Wanprestasi, unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat mengatakan bahwa peristiwa […]

Abstrak Dalam perjanjian, permasalahan yang umum terjadi ialah Wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak atau dalam artian salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban nya seperti yang diperjanjikan. Terjadinya permasalahan tersebut dapat dikatakan merugikan Pihak yang menjadi korban atas permasalahan Wanprestasi. Didalam permaslaahan ini, kerap kali Pihak yang melakukan Wanprestasi berlindung dengan Frasa Force Majeure / […]

Kedudukan Alat Bukti Elektronik di Dalam Hukum Indonesia Ada sejumlah peraturan yang lain, yang menjelaskan terkait Alat Bukti Elektronuk ini, yaitu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Di dalam peraturan ini, ketentuan terkait Alat Bukti Elektronik cukup banyak ditemui, contohnya dalam Pasal 115 “Memotret orang dan digunakan secara komersial melalui media elektronik […]

The Indonesian government has taken a significant step in promoting domestic participation in the energy sector with the recent enactment of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2024 on Utilisation of Domestic Products for the Construction of Electrical Infrastructure (“Regulation”). This new Regulation sets the new local content requirements for the […]

Starting from May 2024, public investors in Indonesia enjoy greater transparency of information on potentially problematic listed companies and/or issuer of bonds or sukuk. This benefit was introduced under Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia or “IDX”) Regulation No. I-N on delisting and relisting of shares and debt-linked securities or sukuk (“Regulation”). Besides regulating delisting […]